Moslemtoday.com : Senin, 5 Juni 2017, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain mengeluarkan pernyataan bersama memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, dengan alasan Qatar telah terbukti mendukung dan mendanai kelompok teroris dan menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di wilayah Teluk.

Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan kepada wartawan saat berkunjung ke Paris bahwa Qatar harus mengakhiri dukungannya untuk Ikhwanul Muslimin dan kelompok Hamas di Palestina sebagai syarat pemulihan hubungan dengan tetangganya di Teluk.

Tak lama kemudian, Arab Saudi dan Koalisi Teluk mengeluarkan daftar “teroris” yang terlibat dengan Qatar, termasuk ulama Mesir yang berbasis di Doha, Syaikh Yusuf al-Qaradawi, Ulama Kharismatik kelompok pergerakan Ikhwanul Muslimin.

Namun Arab Saudi tidak selalu melihat Ikhwanul Muslimin sebagai ancaman regional. Kenyataannya, hubungan antara keduanya terjalin harmonis sejak pertemuan bersejarah antara pendiri Kerajaan Arab Saudi, Raja Abdulaziz Al-Saud dan pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin, Hassan al-Banna pada tahun 1936. Sementara itu, Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud menerima Syaikh Yusuf al-Qaradawi di Riyadh pada tahun 2009.

Ikhwanul Muslimin  didirikan pada tahun 1928 oleh Hasan Al-Banna, seorang guru sekolah di kota Ismailia, Mesir. Ikhwanul Muslimin pada awalnya berdirinya bertujuan untuk mempromosikan reformasi sosial dengan Islam pada intinya.

Pada tahun 1940-an, kelompok ini telah memiliki setengah juta anggota aktif di Mesir dan gagasannya telah sampai ke negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Cabang-cabang lokal didirikan di seluruh negeri, masing-masing sekolah, masjid dan klub olahraga.

Al-Banna melihat persatuan Islam tanpa melihat perbedaan sebagai gerakan idealis yang dapat mencakup semua golongan dengan semboyannya yang terkenal, Akidah SalafiAkhlak Tablighi, Ukhuwah Ikhwani, Ibadah Sufi. Ikhwanul Muslimin kemudian hadir sebagai sebuah gagasan politik yang memiliki lembaga pendidikan dan kebudaan, ekonomi dan gagasan sosial kemasyarakatan.

Gerakan tersebut dengan cepat menjadi kekuatan politik massa yang menantang kebijakan-kebijakan pemerintah Mesir sampai Revolusi 1952. Pada saat yang sama, Ikhwan mengembangkan sayap dengan membentuk pasukan bersenjata yang diberi nama “Secret Apparatus”/pasukan rahasia, yang diduga bertanggung jawab atas pembunuhan sejumlah pejabat penting, termasuk Perdana Menteri Mahmour Nuqrashi pada tahun 1948. Tak lama setelah itu, Al-Banna ditembak oleh agen dinas rahasia Mesir.

Pada tahun 1952, sekelompok perwira tentara, yang menamakan diri mereka dengan gerakan Perwira Bebas, menggulingkan pemerintahan monarki Mesir dalam sebuah kudeta tak berdarah dengan bekerja sama dengan Ikhwanul Muslimin.

Tapi hubungan itu segera memburuk. setekah Perwira Bebas, yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser, tidak setuju dengan visi Ikhwanul Muslimin yang ingin menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Sementara Nasser lebih menyukai model pemerintahan sosialis sekuler.

Tindakan sewenang-wenang dari pemerintah Mesir terhadap Ikhwanul Muslimin memicu perlawanan dari pergerakan tersebut. Hal ini terbukti dalam tulisan Sayyid Qutb, seorang anggota Ikhwanul Muslimin yang terkemuka. Sayyid Qutb merupakan ideolog Ikhwanul Muslimin yang mampu membangkitkan militansi pergerakan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin kemudian menemukan bentuk sempurnanya sebagai sebuah gerakan fundamentalis terutama melalui tulisan-tulisan Sayyid Qutb di garis terdepan Ikhwanul Muslimin.

Melalui tulisan-tulisan Qutb dari penjara yang menganjurkan para pejuang Ikhwanul Muslimin untuk melawan rezim Arab-Barat. Sayyid Qutb menyebarkan pemikiran-pemikirannya yang keras dan telah menjadi rujukan oleh sejumlah kelompok “ekstremis” sebagai pembenaran aksi mereka.

Setelah usaha yang gagal untuk menggulingkan Nasser pada tahun 1954, Ikhwanul Muslimin ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Para pemimpinnya dituntut dan ribuan anggotanya dieksekusi, dipenjarakan, disiksa dan diasingkan. Nasser kemudian menjadi presiden pada tahun 1956, dan dengan itu, Ikhwanul Muslimin menjadi gerakan di bawah tanah.

Khawatir akan pembalasan dari pemerintah Mesir waktu itu, ribuan anggota gerakan tersebut mencari perlindungan ke Arab Saudi dan segera berbaur dalam masyarakat Saudi. Arab Saudi yang sedang muncul sebagai negara modern baru, kerajaan kemudian menemukan para pendidik, birokrat dan insinyur berkualitas yang memenuhi syarat dari anggota Ikhwanul Muslimin yang hijrah tersebut.

Raja Faisal bin Abdulaziz, yang memerintah dari tahun 1964 sampai 1975, juga menemukan di dalamnya orang-orang yang dia butuhkan untuk mengimbangi penyebaran pan-Arabisme dan komunisme di wilayah tersebut yang mengancam posisi Arab Saudi sebagai pusatnya. Singkatnya, Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin menjadi dekat dan berjalan harmonis. Kemudian berlanjut pada pemerintahan Anwar Sadat, penerus Nasser.  Ikhwanul Muslimin kemudian diperkenalkan kembali ke arena politik, meski bukan sebagai partai resmi.

Invasi Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979 merupakan perkembangan lain yang memperkuat hubungan antara Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin. Arab Saudi kemudian menyalurkan bantuan miliaran dolar ke kelompok mujahidin Afghanistan untuk melawan Soviet. Melalui pengumpulan sumbangan dan mobilisasi massa, Ikhwanul Muslimin kemudian membentuk jamaah baru di Afghanistan dengan nama Al-Qaeda.

Tapi ini tidak berlangsung lama. Kemesraan itu terganggu oleh dua perkembangan politik regional di Timur Tengah: Ikhwanul Muslimin menyambut baik Revolusi Iran pada tahun 1979 dan mengutuk Arab Saudi karena membolehkan masuknya pangkalan AS ke Timur Tengah untuk membendung Perang Teluk.

Mantan Presiden Irak Saddam Hussein telah memerintahkan invasi militer dan pendudukan Kuwait pada tahun 1990 dalam upaya untuk mendapatkan cadangan minyak negara tersebut. Anggota-anggota Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council) yakni : Bahrain, Oman, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Yaman meminta bantuan AS dan Barat untuk menangkis ancaman dan Invasi Irak di wilayah tersebut. Namun Ikhwanul Muslimin dan cabang-cabangnya di Teluk secara terbuka mengkritik langkah yang diambil oleh Dewan Kerjasama Teluk tersebut.

Cabang gerakan Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi, “Al-Sahwa” meluncurkan seruannya untuk memobilisasi masyarakat Saudi melawan keputusan kerajaan Saudi yang mengizinkan pasukan AS membuat pangkalan militernya dengan menggunakan wilayah Saudi untuk memerangi Saddam. Kelompok ini juga menulis beberapa surat terbuka kepada Raja Fahd untuk menuntut penghentian kebijakan tersebut.

Langkah yang ditempuh Ikhwanul Muslimin tersebut membuat ketegangan dan membuat semakin rusaknya hubungan antara Arab Saudi dengan Ikhwanul Muslimin. Ikhwan terus menyerukan kritikannya terhadap kerajaan, sehingga pada tahun 1995, Penguasa Saudi memberanguskan gerakan Al-Sahwa, dan menyebut pergerakan Ikhwanul Muslimin sebagai pembuat onar yang harus bertanggung jawab atas kejadian pembangkangan terhadap kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pasca Serangan 11 September tahun 2011 di AS, hubungan Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin semakin memanas. Arab Saudi menindak tegas setiap organisasi yang berafiliasi dengan Al-Qaeda yang mengatakan bertanggung jawab atas serangan 11 September tersebut. Ikhwanul Muslimin sebagai cikal bakal lahirnya Jamaah Al-Qaeda semakin mengkritik Arab Saudi. Arab Saudi kemudian membuka perang media melawan mereka yang menandai sebuah perubahan besar dari sikap resmi Kerajaan pada masa lalu.

Pangeran Nayef bin Abdul Aziz Al Saud, yang pada saat itu menjabat sebagai menteri dalam negeri, secara terbuka menyebut “Ikhwanul Muslimin sebagai sumber semua kejahatan” dan akar masalah di dunia Arab dan Dunia Muslim.

Kemudian datanglah Musim Semi Arab, yang mengakibatkan terjadinya pergolakan politik dan pemberontakan yang berhasil meruntuhkan empat kediktatoran Dunia Arab (di Tunisia , Mesir, Libya dan Yaman ). Gerakan Al-Sahwa yang sudah diberangus, melihat kesempatan baru untuk mendorong pemerintah melakukan reformasi politik.

Sejumlah petisi ditandatangani dan disebarluaskan di media sosial pada tahun 2011, seperti “A Call For Reform“, yang ditandatangani oleh sejumlah anggota gerakan Al-Sahwa termasuk Nasir al-Umar, dan “Gerakan Menuju Sebuah Negara Hak dan Konstitusi ,” yang ditandatangani oleh Salman Al-Awdah. Al-Awdah kemudian menulis surat terbuka lagi kepada Raja Abdullah pada Maret 2013.

Meskipun tidak ada skala pemberontakan yang terjadi di negara lain selama Musim Semi Arab di Arab Saudi, Namun suasanan pergolakan politik di negara-negara mantan diktator tersebut menimbulkan kewaspadaan dari Kerajaan Saudi.

Ikhwanul Muslimin kemudian mendapat angin segar di Mesir dengan terpilihnya presiden pertama mereka, yakni Muhammad Mursi. Namun kebijakan yang diambil Presiden Muhamad Mursi membuat Saudi marah. Presiden Muhammad Mursi mengungkapkan kesiapannya untuk membangun hubungan baik dengan  dengan Teheran, Iran yang merupakan musuh utama Arab Saudi di Timur Tengah.

Namun kekuasaan Mursi tidak berlangsung lama, pada 2013, Panglima Angkatan Bersenjata Mesir, Abdul Fattah Al-Sisi melakukan kudeta terhadap pemerintahan Mursi dan berhasil menggulingkan Mursi dari kekuasaannya karena kebijakan Mursi yang ingin menjalin hubungan erat dengan Iran.

Kebijakan Mursi ini membuat Kerajaan Saudi bersama Kuwait dan UEA  kemudian mengabulkan permohonan Al-Sisi untuk memberikan bantuan 12 miliar dolar kepada pemerintahan militer Al-Sisi yang ingin merekonstruksi Mesir kembali pasca kudeta.

Setahun kemudian, pada 2014, Arab Saudi menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai “organisasi teroris” bersamaan dengan ISIS . Raja Abdullah bin Abdulaziz Al Saud mengumumkan masa hukuman penjara 20 tahun bagi siapapun yang bergabung dan ikut berperang ke luar negeri dengan “kelompok teroris tersebut”

Namun pernyataan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris tidak menghalangi posisi Arab Saudi untuk tetap memberikan izin pertemuan bagi para petinggi Ikhwanul Muslimin. Pada tahun 2015, Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan sejumlah pemimpin Ikhwanul Muslimin: Rachid Ghannounci,pemimpin partai Ennahda Islam di Tunisia. Abdul Majeed Zindani, pemimpin partai al-Islah di Yaman. Dan Khaled Meshaal, mantan pemimpin Hamas yang mengadakan pertemuan di Arab Saudi.

Sejak awal, hubungan antara Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin telah bergantung pada satu faktor, “Stabilitas Keamanan Arab Saudi”.

Mengomentari pertikaian diplomatik baru-baru ini antara Qatar dan blok Saudi, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menyebut Ikhwanul Muslimin dapat diklasifikasikan ke beberapa faksi kelompok. Ikhwanul Muslimin secara keseluruhan merupakan kelompok teror yang bermasalah.

Namun  ada unsur Ikhwanul Muslimin yang telah menjadi bagian pemerintahan, seperti Parlemen di Bahrain dan Turki. Faksi-faksi ini telah meninggalkan kekerasan dan terorisme. Namun ada faksi lain yang menggunakan jalur kekerasan dan ekstremisme, seperti : ISIS dan Al-Qaeda yang mengadopsi ideologi Ikhwanul Muslimin. (DH/MTD)

Sumber : Al Jazeera Weblink : http://www.aljazeera.com/news/2017/06/saudi-brotherhood-friends-foes-170623093039202.html

Keterangan : Artikel ini telah diterbitkan di Moslemtoday.com, Senin, (10/7/2017), Weblink : http://www.moslemtoday.com/pasang-surut-hubungan-arab-saudi-dan-ikhwanul-muslimin-dari-kawan-menjadi-lawan/

Kesan dan Pesan

comments

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here